nusakini.com-- Pemerintah terus berupaya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan pembangunan infrastruktur dalam mengubah wajah wilayah perbatasan sudah tepat sasaran. 

Dia menyebutkan, salah satu contoh wilayah perbatasan yang sangat rawan yakni Pulau Natuna yang merupakan daerah kepulauan paling utara di Selat Karimata. 

“Di Natuna, semua negara punya kepentingan baik dari Filipina, Jepang,Cina dan Vietnam,” ungkap Tjahjo. 

• Potensi Pangan di Beranda Depan Indonesia Menggiurkan
• Menjadikan Wilayah Perbatasan sebagai Lumbung Pangan dan Pintu Gerbang Ekspor Ke Negara Tetangga
• Kementan Bangun Kawasan Pangan dari Pinggiran di Perbatasan NTT-Timor Leste
• Video: Peresmian Kawasan Pos Lintas Batas Terpadu Entikong
• Di Daerah Terluar Indonesia, Ini yang Dilakukan Mentan Amran

Untuk meningkatkan pertahanan, mendagri menuturkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo sudah jelas yakni mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Natuna yang berada di Kepulauan Riau ini. 

“Pembangunan infrastruktur jadi prioritas utama. Terutama membangun jalan, fasilitas dasar kebutuhan publik, juga sarana dan prasarana penunjang di perbatasan,” kata Tjahjo. 

Tidak lupa, pemerintah juga membangun pos lintas batas terpadu hingga layanan migrasi dan bea cukai. Sementara itu, di daerah Entikong sudah terdapat beberapa pos kesehatan, pos keamanan, dan pintu khusus masuk mobil dan keluar barang hingga pelabuhan peti kemas dan energi juga sudah tersedia. 

“Semua sudah beres, hanya Entikong yang listriknya masih beli. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mempercepat proses ini dan semoga nanti pertengahan tahun selesai,” harap Tjahjo. 

Mendagri yang juga menjabat selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan salah satu yang menjadi kendala dalam membangun infrastruktur yakni pembebasan lahan. 

“Salah satu kendala yakni pembebebasan tanah, banyak lahan dan rumah yang sudah dihuni. Kemudian pembebasan lahan. Secara keseluruhan pembangunan sudah terpadu antar pusat dan daerah, daerah juga sudah mendukung,” tutup Tjahjo (p/ab)